Hasil audit investigasi yang dilakukan BPK menemukan kerugian negara mencapai Rp173 miliar

b1

Lipuran6Bola.com , Agen Bola TerbaikKomisi III DPR baru saja menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan BPK soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman menyebut, hasil audit investigasi yang dilakukan BPK menemukan kerugian negara mencapai Rp173 miliar. Temuan itu sontak membuat Benny dan delegasi Komisi III lainnya terkejut.

“Setelah audit oleh BPK ditemukan beberapa masalah dan yang mencengangkan tadi bahwa hasil audit BPK kerugian uang negara ada Rp173 miliar,” ujar Benny.

Menurutnya, temuan itu telah dilaporkan BPK ke Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga Komisi III berharap lembaga antirasuah itu dapat menindaklanjuti hasil temuan audit investigasi BPK.

“Sudah dijelaskan secara lengkap oleh BPK tahapan yang mereka lakukan dalam audit kasus ini. Komisi III menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti,” bebernya.

Tidak hanya hasil audit investigasi soal kerugian negara saja, Benny juga mendapat pemaparan dari BPK terkait kesalahan-kesalahan administratif dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang dimotori Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok.

“Ada penyimpangan yang dilakukan terhadap proses untuk penjualan tanah RS Sumber Waras ini. Penyimpangan ini baik sifatnya administrasi maupun hukum. Ada penyimpangan yang mengakibatkan kerugian uang negara,” ungkap Benny.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, kerugian negara yang dimunculkan oleh BPK lewat laporan investigasinya soal Sumber Waras, tidak menutup kemungkinan kasus ini juga berpotensi memperkaya orang lain.

“Karena dalam NJOP berbeda, NJOP yang diberikan copy dari dirut nilainya Rp15 juta, tapi dibeli Rp20 juta. Dan tidak ada tawar menawar di situ, biasanya orang ada tawar menawar,” ungkap Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, pasca-kunjungannya kemarin ke RS Sumber Waras, diketahui bahwa lahan tersebut adalah lahan terkunci atau landlock. Satu-satunya akses masuk ke sana lewat lahan milik orang lain.

Selain itu, lokasi fisik lahan tersebut juga ada di Tomang Utara, bukan di Kyai Tapa. Itu dibuktikan dengan tidak adanya akses dan sentuhan tanah di lahan tersebut dengan Jalan Kyai Tapa.

Atas berbagai bukti itu Fadli menyatakan bahwa pemerintah Ibu Kota di bawah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ibarat ingin membeli mobil dengan hanya mengecek BPKB saja.

Share This: